prabu slot777

prabu slot777,mbak4d login,prabu slot777

MADIUN,Jawa Pos Radar Madiun – Kelompok penyelenggara pemungutan suara alias KPPS tidak memiliki cadangan tenaga saat hari coblosan tiba.

Namun hal itu tidak merisaukan bagi KPU. Pasalnya, penyelenggara pemilu tersebut diperbolehkan melibatkan tokoh masyarakat saat terjadi kekurangan personel saat hari H.

Pesan itu disampaikan Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Madiun Jumangin, Kamis (25/1).

“Memang cadangan KPPS secara spesifik tidak ada karena memang sudah banyak. Ditambah dua petugas keamanan, jadi ada sembilan personel yang dibutuhkan masing-masing TPS,” ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini 15.771 KPPS yang tersebar di 206 desa. Mereka akan ditempatkan di 2.253 tempat pemungutan suara (TPS).

Masing-masing TPS akan diisi 7 anggota KPPS.

Baca Juga: Dongkrak Produksi Pertanian di Kota Madiun, Pemkot Alokasikan Bantuan Subsidi Pupuk Rp 1,5 M

Jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anggota KPPS saat hari pencoblosan nanti, KPU akan melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan.

“Kalau pun nanti ada perubahan, kami akan carikan dari tokoh masyarakat,” ujarnya.

Persyaratan untuk penganggti KPPS, kata Jumangin sama dengan kriteria pemilihan KPPS pada perekrutan lalu.

Yakni, harus bisa baca tulis dan hitung serta ijazah minimal SMA.

Itu mengingat beban kerja sebagai petugas KPPS mulai dari proses pemungutan suara, perhitungan suara, hingga rekapitulasi serta pelaporan hasil rekap suara.

“Intinya yang tidak boleh jadi KPPS itu dari anggota parpol atau saksi partai yang berada di TPS,” tandasnya. (ryu/aan)