link admin zeus

link admin zeus,poa88 slot,link admin zeus

JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun– Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi yang diajukan Ferdy Sambo membuat kecewa Kamaruddin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Pasalnya, putusan kasasi MA menganulir vonis pidana mati Ferdy Sambo menjadi seumur hidup.

"Kita kecewa," kata Kamaruddin dalam pesan singkatnya, seperti dikutip dari JawaPos.com, Rabu (9/8).

Kamaruddin mengaku kecewa terhadap putusan kasasi MA. Padahal, putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ferdy Sambo divonis pidana mati.

Menurutnya, dengan dalih menolak kasasi, tetapi justru malah memperbaiki putusan atau menganulir pidana mati ke hukuman pidana penjara seumur hidup.

"Berbelit belit, menolak kasasi, tetapi memperbaiki tuntutan," sesal Kamaruddin.

Diberitakan sebelumnya, MA dalam putusan kasasi mengkorting hukuman Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

Dilansir dari JawaPos.com, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengatakan, putusan itu dihasilkan berdasarkan musyawarah hakim atas perkara Nomor 813/K.Pid/2023 terdakwa Ferdy Sambo. Putusan itu menolak permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa, tetapi memperbaiki kualifikasi tindak pidana.

"Pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dan secara tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama, menjadi hukuman penjara seumur hidup," kata Sobandi di Gedung MA, Selasa (8/8) malam.

Putusan kasasi itu dipimpin oleh Hakim Agung Suhadi dan empat anggota yakni Suharto, Jupriyadi, Desnayeti dan Yohanes Priyana.

Dalam putusan itu, terdapat dua hakim yang mengatakan dissenting opinion atau pandangan berbeda dari putusan mayoritas hakim.

“Dissenting opinion dari kedua hakim agung anggota majelis hakim Mahkamah Agung tadi adalah kedunya menolak kasasi (Ferdy Sambo). Artinya mereka tetap setuju hukuman mati sebagaimana putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Mengenai pertimbangannya, kami masih menunggu salinan putusan resmi dari majelis," pungkas Sobandi. (jawapos.com/sib)