nomor togel 63

nomor togel 63,zeus8m,nomor togel 63Jakarta, CNN Indonesia--

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, mundur dan kabur ke India di tengah demo berujung kerusuhan semakin tak terkendali di berbagai wilayah negara, Senin (6/8).

Demonstrasi besar terus terjadi di Bangladesh dalam sebulan terakhir imbas kebijakan penetapan kuota pegawai negeri sipil (PNS) yang dianggap diskriminatif.

Massa mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan penetapan kuota 30 persen PNS bagi keluarga veteran karena dianggap demi pemulus Hasina melanggengkan jabatannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasina memerintah Bangladesh sejak 2009 dan memenangkan pemilihan umum keempat berturut-turut.

Kelompok pemantau hak asasi manusia menuding pemerintahan Hasina menyalahgunakan lembaga-lembaga negara untuk mempertahankan kekuasaan, membasmi perbedaan pendapat, termasuk melakukan pembunuhan di luar hukum terhadap oposisi.

Siapa PM Bangladesh Sheikh Hasina?

Perdana Menteri Sheikh Hasina (76) adalah putri dari bapak pendiri negara sekaligus mantan Presiden Sheikh Mujibur Rahman.

Hasina pertama kali menjadi perdana menteri pada 1996 usai partai Liga Awami (Awami League)-nya memenangkan pemilihan umum. Dia kembali berkuasa pada 2009 sambil membantu Bangladesh mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan.

Dilansir dari Al Jazeera, PM yang lahir pada 1947 ini lolos dari pembunuhan selama kudeta militer pada 1975. Ayahnya dan sebagian besar keluarganya tewas dibantai dalam peristiwa itu.

Lihat Juga : PM Hasina Mundur dan Kabur ke India, Militer Ambil Alih Bangladesh

Hanya Hasina dan adik perempuannya yang selamat karena mereka berada di luar negeri kala itu.

Setelah menghabiskan waktu di pengasingan di India, Hasina kembali ke Bangladesh pada 1981 dan mengambil alih kepemimpinan Liga Awami, partai yang didirikan oleh ayahnya.

Hasina memainkan peran penting dalam memimpin pemberontakan pro-demokrasi yang menggulingkan pemerintahan militer dan Presiden Hussain Mohammad Ershad pada 1990 silam.

Setelah menjabat perdana menteri dan membangun perekonomian negara dengan sangat mengagumkan, Hasina menghadapi kritik atas pemerintahannya yang tumbuh otokratis. Ia membatasi kebebasan berbicara serta menindak perbedaan pendapat dan oposisi.

Masa jabatan Hasina sebagai kepala pemerintahan perempuan terlama di Bangladesh pun ditandai dengan penggunaan pasukan keamanan, salah satunya paramiliter Batalyon Aksi Cepat.

Batalyon ini sangat terkenal dan dituduh digunakan Hasina untuk menculik dan bahkan membunuh anggota oposisi serta pembangkang. Hasina bersama pasukannya pun dituding mencurangi pemilu.

Ranah peradilan, lembaga yang sebagian besar bipartisan, juga tak luput dari campur tangan Hasina. Seorang hakim agung sampai-sampai melarikan diri dari negara itu setelah menentang Hasina dalam sebuah putusan pengadilan.

Menurut para kritikus, media arus utama juga telah dikendalikan Hasina untuk menyusun dan mempertahankan narasi terhadap lawan-lawannya. Sebagian besar outlet media arus utama Bangladesh dimiliki oleh bisnis yang terkait dengan partai Liga Awami.

Kontrol atas media ini memungkinkan Hasina menggambarkan para pendukungnya sebagai pewaris sah warisan kemerdekaan negara dan pencapaiannya.

Ia juga menggunakan media untuk menggambarkan para pembangkang dan oposisi dari Partai Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami (Majelis Islam Bangladesh) sebagai sisa-sisa faksi pengkhianat dan ekstremis.

Salah satu bukti represi Hasina terhadap oposisi yaitu ketika mantan PM dan pemimpin oposisi utama Begum Khaleda Zia dipenjara pada 2018 atas tuduhan korupsi. Seorang tokoh terkemuka di Jamaat-e-Islami juga dihukum mati pada 2016.

Demo tuntutan mundur terhadap Hasina sendiri akibat kesalahan fatal dia yang melabeli mahasiswa pedemo sebagai "Razakaar".

Di Bangladesh, "Razakar" adalah istilah yang sangat ofensif. Kata itu berarti sukarelawan tetapi mengacu pada mereka yang mendukung operasi militer Pakistan untuk memadamkan perang pembebasan Bangladesh 1971 dan dituduh melakukan kejahatan keji.

Hasina kerap menggunakan istilah ini untuk melabeli siapapun yang dia anggap sebagai ancaman atau pembangkang selama 15 tahun kekuasaannya.