sdy jumat nagasaon

sdy jumat nagasaon,gokken royal,sdy jumat nagasaonJakarta, CNN Indonesia--

Semenanjung Korea berisiko terancam usai Korea Utara berambisi menambah kekuatan senjata nuklir eksponensial.

Pemimpin Kim Jong Unsebelumnya mengatakan Korut harus menyiapkan kemampuan nuklir dan menggunakan di waktu tertentu, guna menjamin keamanan negara. Dia juga menyerukan penambahan sentrifugal baru untuk memproduksi lebih banyak materi berkualitas demi bom nuklir.

Korut juga sering melakukan uji coba rudal balistik dan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir dalam beberapa tahun terakhir. Korsel menganggap ini ancaman.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketegangan yang terus terjadi dan ancaman penggunaan nuklir Korut di Semenanjung Korea berpotensi mengganggu perdamaian kawasan. Lalu, apa yang harus dilakukan ASEAN termasuk Indonesia mencegah ancaman ini?

Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN Lee Jang Keun mengatakan blok Asia Tenggara ini harus mengirim pesan yang jelas dan kuat.

"Jadi apa yang diharapkan dari ASEAN dan bagaimana Korea dan ASEAN melakukan kerja sama? Saya kira hal yang penting adalah kita harus melakukan ini: mengirim pesan yang benar ke Korea Utara," kata Lee di Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

ASEAN merupakan organisasi yang terdiri negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Seruan serupa juga sempat disampaikan Presiden Joko Widodo agar blok ini terus mengirim pesan upaya damai ke Korut.

Lee menilai ASEAN sekarang punya posisi penting dalam menangani situasi di Semenanjung Korea dan ancaman nuklir Korut.

Sebagai kekuatan ekonomi urutan ke-30 di dunia, kata dia, suara ASEAN patut diperhitungkan.

"Jadi jika ASEAN memperingatkan Korea Utara untuk berhenti, maka Korea Utara akan menganggapnya serius. Karena bagi Korea Utara, ASEAN tidak bisa meninggalkan mereka," ujar Lee.

Lihat Juga : 5 Negara yang Menggunakan Bahasa Jawa

Lee juga menyinggung soal konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar pada Oktober mendatang di Laos.

Menurut dia, di KTT nanti, ASEAN harus mengirim pesan yang tak ambigu. Pesan ambigu di mata Lee adalah penggunaan frasa "semua pihak" harus menahan diri tanpa menyebut Korea Utara atau Kim Jong Un.

Dalam deklrasi pemimpin ASEAN pada 2023, saat Indonesia memegang presidensi, mereka tak menyinggung negara mana pun.

Dalam deklarasi itu hanya tertera ASEAN mengakui tantangan global yang semakin sering terjadi, ketegangan, dan konflik geopolitik yang meningkat.

Lihat Juga : OBITUARIAlberto Fujimori, Anak Imigran Jepang Pimpin Peru dengan Tangan Besi

ASEAN juga "perlu menegakkan nilai-nilai dan norma-norma bersama ASEAN, hukum internasional, kepercayaan dan keyakinan bersama, dialog dan kerja sama yang inklusif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul."

Lebih lanjut, Lee mengatakan ASEAN dan Korea harus "mengirim pesan yang tepat" untuk Korut bahwa dialog merupakan kunci untuk menstabilkan kawasan bukan provokasi.

Korsel selama ini siap berdialog dengan Korut, tetapi Pyongyang menurut Seoul kerap menolak upaya negosiasi itu.

"Jadi sekarang apa yang Anda katakan sangat berbeda. Jadi kami berharap ASEAN mengatakan kata yang tepat," ujar dia.

ASEAN pernah menyebut Korea Utara saat mencatat soal perkembangan di Semenanjung Korea dalam komunike antar Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) pada Juli 2023.

"Lonjakan baru-baru ini dalam uji coba rudal balistik antarbenua dan peluncuran rudal balistik Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK- nama resmi Korut) dan meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut," demikian salah satu poin komunike itu.

Mereka lalu mendesak "semua pihak terkait" untuk melanjutkan dialog damai dan terus bekerja mewujudkan perdamaian dan stabilitas.

Menlu ASEAN juga meminta semua pihak mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dan mencatat upaya internasional mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak bisa diubah.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Penggunaan frasa "semua pihak agar menahan diri" merupakan hal yang umum di ASEAN.

Organisasi ini enggan berkonflik dan mengutamakan dialog untuk memecahkan masalah. ASEAN juga selalu menginginkan perdamaian.

Di luar itu, 8 anggota ASEAN dan satu berstatus observer yakni Timor Leste memiliki hubungan diplomatik dengan Korut.

Negara-negara itu yakni Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Lihat Juga : Korsel Gandeng ASEAN usai Kim Jong Un Tambah Kekuatan Nuklir Korut

Korut tak akan membiarkan ASEAN meninggalkan mereka dan akan menarik blok ini untuk mendekat.

Selain itu, ASEAN memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Korea Selatan. Posisi dan prinsip ASEAN membuat blok ini hanya mengandalkan komunikasi serta pesan yang berkelanjutan ke Korut.

RI bisa dorong perdamaian di Semenanjung Korea

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Sya'roni Rofii menyebut RI perlu menggandeng ASEAN untuk menyampaikan sikap bersama.

"Ini terkait kerugian yang akan ditimbulkan jika eskalasi berlanjut menjadi konflik bersenjata," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/9).

Indonesia juga bisa menggandeng China dan Rusia untuk berbicara ke Korea Utara demi meredakan konflik di Semenanjung. Kedua negara ini punya pengaruh kuat ke pemerintahan Kim Jong Un.

China juga memiliki hubungan yang baik dengan Korea Selatan.

Di luar itu, Sya'roni meyakini pemerintahan Indonesia mendatang, di bawah kendali Prabowo Subianto, RI memiliki peluang lebih besar untuk bisa mendekat dan didengar Korea Selatan dan Korea Utara secara sendiri.

Prabowo akan dilantik menjadi presiden Indonesia pada Oktober mendatang.

"Pak Prabowo dengan berkaca pada posisinya saat ini sebagai Menhan punya kecenderungan untuk aktif dalam luar negeri," ungkap Sya'roni.

Dia memandang kebijakan politik luar negeri harus dinavigasi langsung oleh kepala negara.

Indonesia mungkin bisa mengundang pemimpin Korsel-Korut untuk datang "ke Indonesia" dan melakukan pertemuan di sini.

Dalam pertemuan tersebut disinggung soal perjanjian damai, denuklirisasi, aturan internasional yang harus dipatuhi, dan tindakan yang mencegah provokasi.

Lihat Juga : Inggris Bantah Diplomat di Rusia Jadi Mata-mata: Tak Berdasar

Tanpa denuklirisasi perdamaian dan stabilitas di kawasan Semenanjung Korea tak akan pernah terwujud.

Menyoal denuklirisasi Menteri Luar Negeri RI periode 2001-2009 Hassan Wirajuda menyebut perlu evaluasi kembali dan mengubah sistem multilateral yang mengatur non-proliferasi nuklir agar lebih efektif.

"Oleh karena itu, sudah waktunya untuk membawa seluruh negara pemilik nuklir, baik nuclear weapon states maupun nuclear armed states, untuk duduk bersama dengan diatur oleh aturan universal yang sama yang terkandung dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir tahun 1975," kata Hassan saat menjadi pembicara di World Peace Forum ke-11 di Beijing pada Juli 2023.

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir tahun 1975 bertujuan untuk mencegah bahaya perang nuklir dengan membatasi kepemilikan senjata nuklir. Kesepakatan tersebut mencakup nonproliferasi, perlucutan, dan hak menggunakan teknologi nuklir demi kepentingan damai,

Per Januari 2024, Korut diperkirakan memiliki 50 hulu ledak dan bahan fisil untuk sekitar 70-90 senjata nuklir.

Korea Utara juga diperkirakan memiliki 60-80 kilogram plutonium dan 280-1.500 kilogram uranium yang diperkaya tinggi.