pendaftaran online rs elisabeth semarang
-
2024-10-08 04:16:35 Source:pendaftaran online rs elisabeth semarang
Browse(282)
pendaftaran online rs elisabeth semarang,data macau live,pendaftaran online rs elisabeth semarang ANGGOTA Badan Legislasi DPR RI Amin Ak mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan adanya revisi ini, jumlah kementerian tidak lagi dibatasi maksimal 34 kementerian. Presiden selanjutnya diberikan keleluasaan dalam membentuk kementerian sesuai kebutuhan. Meskipun demikian, itu harus tetap berasaskan good governanceatau tata kelola pemerintahan yang baik. “Jumlah kementerian yang dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden memberikan arah good governancekepada terwujudnya sebesar-besar keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, dikutip Jumat (13/9). Baca juga : Dewan Sebut Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara Transparan Ia menjelaskan perubahan Undang Undang tentang Kementerian Negara menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 79/PUU-IX/2011. MK membatalkan penjelasan Pasal 10 UU tersebut yang menghapus posisi wakil menteri pejabat karir di kabinet yang diangkat oleh presiden. Lalu, terang Amin, pada Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 6A yakni mengizinkan pembentukan kementerian tersendiri berdasarkan sub-urusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan. “Dalam hal tertentu, pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada sub-urusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).” jelasnya. Anggota Komisi VI DPR itumengutarakan fraksinya memerhatikan penambahan di antara Pasal 9 dan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 9A. Pasal 9A memungkinkan presiden mengubah unsur organisasi kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Fraksi PKS, sambungnya, menilai aturan itu tidak menghambat kerja tugas, pokok dan fungsi kementerian. “Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," tukasnya. (H-3)
Previous article:pengeluaran hk 2024 hari ini
Next article:kdk batavia
Related reading
- ● aladdin 666
- ● saldo mengendap bri
- ● djarum4d jakarta
- ● suhugacor77
- ● masuk royal togel
- ● prediksi sevilla vs villarreal
- ● paito hk rajapaito
- ● real betis getafe
- ● budiman jos hari ini
- ● totomawar
- ● setan4d
- ● boswin 168
- ● emblem lancelot tersakit 2023
- ● hasil togel kamboja
- ● download aplikasi x8 speeder higgs domino tanpa password