prediksi cambodia epictoto

prediksi cambodia epictoto,ikonslot,prediksi cambodia epictotoJakarta, CNN Indonesia--

Sebanyak 580 orang resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 pada Selasa (1/10).

Dari 580 anggota DPR yang dilantik, PDIP kembali menjadi partai dengan perolehan kursi paling banyak. Partai Banteng itu meraih kursi sebanyak 110.

Posisi kedua diikuti oleh Golkar yang merengkuh sebanyak 102 kursi. Kemudian Gerindra berada di posisi ketiga dengan memperoleh sebanyak 86 kursi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

NasDem berada di posisi keempat dengan raihan kursi sebanyak 69 yang dibuntuti langsung oleh PKB dengan perolehan kursi sebanyak 68.

Lihat Juga : Pimpinan Sementara DPR: Ketua Guntur Sasono, Wakil Ketua Annisa Mahesa

Hasil raihan kursi tersebut membuat PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, dan PKB memiliki hak untuk menduduki kursi pimpinan DPR di periode 2024-2029. Komposisi kursi pimpinan DPR sekarang pun tak mengalami perubahan dibandingkan DPR periode 2019-2024.

Dikutip dari keterangan resmi KPU, dari 580 anggota DPR, 370 anggota yang dilantik merupakan wajah lama yang sebelumnya sudah pernah menjabat.

Mereka di antaranya ada Prananda Surya Paloh, Yasonna Laoly, Ahmad Sahroni hingga Edhie Baskoro Yudhoyono.

Sementara, 210 kursi DPR lainnya diisi wajah baru dan juga artis. Mereka di antaranya ada Once Mekel, Uya Kuya, Melly Goeslaw, Verrel Bramastya hingga Denny Cagur.

Lantas, apa yang dapat diharapkan dari 580 anggota DPR yang dilantik pada hari ini? Akankah perbaikan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi dapat terjadi?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai kinerja DPR periode 2024-2029 tak akan jauh berbeda dengan DPR periode sebelumnya.

Ia menyangsikan 580 anggota DPR yang baru dilantik ini akan membawa perubahan signifikan bagi wajah parlemen Indonesia.

Terlebih, kata dia, hampir seluruh fraksi di DPR periode 2024-2029 telah menjadi partai yang mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.

Oleh karena itu, Ujang menilai fungsi pengawasan DPR periode 2024-2029 tidak akan berjalan dengan baik melainkan sekadar di tataran normatif.

"Ya, memang kalau tidak ada oposisi ya tidak ada check and balancesdi parlemen. Seperti itu saja karena kalau sudah berkoalisi harus sepakat dengan semua kebijakan yang ada," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/10).

Menurut Ujang, DPR periode 2024-2029 tak perlu terlalu muluk-muluk dalam mengumbar janji terkait perbaikan wajah parlemen kepada masyarakat.

Ia mendorong para anggota dewan untuk fokus melakukan perbaikan dalam menjalankan fungsi-fungsi di DPR seperti legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Apalagi, kata dia, citra parlemen di Indonesia saat ini tak dalam kondisi yang baik setelah banyak pengesahan Undang-undang yang minim partisipasi publik.

"Jangan sampai fungsi pengawasan tahu-tahu kongkalikong dengan eksekutif, tahu-tahu fungsi budgetingjuga banyak korupsi misalkan. Lalu juga fungsi legislasi jangan-jangan di-bargaining-kandari uang juga, itu jangan," jelas dia.

"Tapi semuanya harus ditata harus lebih baik untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara itu yang harus dibangun," sambungnya.

Lebih lanjut, Ujang menilai perbaikan yang dapat dilakukan DPR periode 2024-2029 adalah dengan tidak terlibat korupsi seperti yang pernah terjadi di DPR sebelumnya.

"Lalu apa yang jangan ditiru, jangan ditiru ya masalah korupsinya jangan ditiru juga. Jangan membuat kebijakan yang tidak pro rakyat jadi bangun yang positif bangun yang bagus agar rakyat memang percaya kepada DPR," tutur dia.

Senada, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus tak berharap banyak kepada DPR periode 2024-2029.

Ia hanya menekankan anggota dewan lima tahun ke depan dapat menjalankan fungsinya sebaik mungkin dan tidak terpengaruh kepentingan tertentu.

"Yang paling penting bagi anggota DPR itu jelas menjalankan fungsinya melalui legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan atas dasar posisi DPR sebagai representasi rakyat. Ini perintah UU MD3 sendiri," ujar Lucius kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/10).

"Jadi tidak bisa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan itu dijalankan semata untuk merepresentasikan posisi anggota sebagai kader parpol apalagi anggota koalisi," sambungnya.

Lihat Juga : Jokowi: Mari Renungkan Sejauh Mana Kita Mengamalkan Pancasila

Meski begitu, Lucius tetap berharap DPR periode 2024-2029 melakukan perbaikan. Salah satunya dengan menjadi DPR yang mendengar masukan dari masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan menyusun proglegnas berdasarkan aspirasi yang muncul dari masyarakat.

"Misalkan kalau ada aspirasi mau menyusun RUU tertentu, ya anggota harus memastikan aspirasinya itu disuarakan agar bisa.jadi pertimbangan ketika memutuskan daftar prolegnas 2025-2029," tutur dia.