mimpi mengelus perut orang hamil

mimpi mengelus perut orang hamil,tabel paito sdy,mimpi mengelus perut orang hamil

Catatan:Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pembangunan ekonomi inklusif, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, adalah pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung, mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Baca: Anggaran Bangun IKN Hanya Rp15 T di 2025, Prabowo Andalkan Swasta

Hal ini tentunya menciptakan kesempatan yang setara dalam akses terhadap sumber daya, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Beberapa elemen penting dari pembangunan ekonomi inklusif meliputi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat.

Pembangunan ekonomi inklusif juga harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan serta adanya perluasan akses dan kesempatan yang ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

Pembangunan ekonomi inklusif berhubungan erat dengan ekonomi hijau dan biru karena ketiganya bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan. Ekonomi hijau fokus pada pengurangan dampak lingkungan, sedangkan ekonomi biru menekankan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan prinsip inklusivitas, kedua pendekatan ini dapat memastikan bahwa manfaat dari praktik ramah lingkungan dan kelautan dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan.

Ekonomi hijau adalah suatu konsep ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini mencakup pengembangan dan penerapan praktik serta teknologi yang ramah lingkungan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia tentunya juga dengan melindungi ekosistem.

Beberapa ciri utama dari ekonomi hijau antara lain pengurangan emisi, efisiensi sumber daya, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya alam.

Konsep ekonomi biru muncul sejak awal tahun 2000-an ketika pembangunan berkelanjutan mulai memperoleh perhatian global. Istilah ekonomi biru pertama kali dicetuskan oleh Gunter Pauli.

Ekonomi biru, atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru meliputi beberapa sektor, yaitu perikanan, akuakultur, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi kelautan.

Perkembangan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat
Berdasarkan data dari laman web Badan Pusat Statistik Provinsi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat (Sulbar) pada triwulan II 2024 tumbuh 4,30% (yoy). Capaian ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar 6,02% (yoy).

Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Struktur perekonomian Sulawesi Barat terdiri dari pertanian 46,46%, industri pengolahan 10,39%, perdagangan 10,05%, administrasi pemerintahan 6,62%, konstruksi 6,52%, dan lainnya 19,96%.

Namun demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan II 2024 sebesar 4,30% apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi masih agak tertinggal.

Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 9,75% disusul Sulawesi Tenggara 5,54%, Sulawesi Utara 5,13%, Sulawesi Selatan 4,98%, Sulawesi Barat 4,30% dan terakhir Gorontalo 3,82%. Capaian ini pun juga masih di bawah averagecapaian Pulau Sulawesi sebesar 6,07% dan nasional sebesar 5,05%.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi

Foto: Tabel pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. (Dok. BPS)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Ibu Kota Negara (IKN) baru yang dinamakan Nusantara secara resmi dipakai sejak UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 15 Pebruari 2022.

Dari nama ini pemerintah dan DPR berharap agar ibu kota yang berlokasi di 'Sepakunegara' (sekitar Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara) atau 'Pakunegara' (Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara) menjadi simbol identitas nasional, kota dunia untuk semua dan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

Sebagai simbol identitas nasional, IKN diharapkan merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, jati diri, karakter sosial, persatuan dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia. Sebagai kota dunia untuk semua, IKN di-visikan menjadi kota dunia yang berkelanjutan, smart, green, dan blue.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022 menyebutkan bahwa pemindahan IKN yang akan dilakukan adalah salah satu strategi untuk merealisasikan visi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Studi INDEF (2020) memprediksi bahwa pembangunan IKN akan berdampak pada perekonomian khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dampak pembangunan IKN tersebut antara lain meningkatkan pertumbuhan PDB riil sebesar 0,24 poin persentase, meningkatkan investasi riil sebesar 0,20 poin persentase, meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 0,24 poin persentase serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,48 poin persentase.

Dampak Pembangunan IKN terhadap Provinsi Sulawesi Barat
Bank Indonesia bekerja sama dengan LPEP FEB Universitas Airlangga pada tahun 2022 telah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi tentang keterkaitan pembangunan IKN dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat, serta potensi dan peluang yang dimiliki guna memanfaatkan dampak positif dari pembangunan IKN sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerahnya.

Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif diantaranya dengan metode Leontief Inverse Multiplier dengan Input Output dan metode Analytical Network Process (ANP) untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan potensial, serta rekomendasi pembangunan.

Dalam penelitian tersebut terdapat lima sektor di Sulawesi Barat yang akan mendapat dampak paling besar dari pembangunan IKN, yaitu:

1) kehutanan dan penebangan kayu,

2) pertambangan dan penggalian lainnya,

3) industri kayu, barang dari kayu dan gabus, anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya,

4) perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor, dan

5) industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman.

Hasil penelitian lainnya antara lain dampak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dapat mengurangi tingkat kemiskinan namun hanya berlaku secara lokal di setiap kabupaten dan perubahan kondisi ekonomi maupun kemiskinan yang ada di setiap kabupaten tidak berpengaruh atau tidak berkaitan dengan kondisi kemiskinan dan perekonomian di kabupaten sekitarnya.

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa sejumlah Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan lintas sektor di Sulawesi Barat berdasarkan metode Borda dan Bayes adalah padi, ikan tuna, kakao, kelapa sawit, minyak kelapa, dan ikan cakalang.

Sejumlah komoditas tersebut dinilai unggul berdasarkan dari aspek kapasitas produksi, luas lahan, serapan tenaga kerja, dan jumlah pelaku usaha. Namun, sejumlah titik kritis, seperti tingkat produktivitas yang belum optimal, rendahnya pengadopsian teknologi, dan terbatasnya pengelolaan produk olahan (hilirisasi) masih menjadi tantangan.

Adapun urutan peringkat komoditas unggulan secara spasial tingkat kabupaten di Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Foto: Tabel urutan peringkat komoditas unggulan secara spasial tingkat kabupaten di Sulawesi Barat. (Dok. BI)

Tantangan dan Strategi Sulawesi Barat Sebagai Penyangga IKN
Keterkaitan ekonomi antara Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat dapat menjadi kesempatan bagi Sulawesi Barat. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan fundamental kondisi dalam provinsi Sulawesi Barat yang perlu ditangani secara optimal.

Berdasarkan data yang diolah dari INDEF, setidaknya terdapat 4 tantangan fundamental bagi Sulawesi Barat. Tantangan tersebut antara lain:

1) Sektor perekonomian dan industri pengolahan terlalu mendominasi struktur ekonomi Sulawesi Barat,

2) Kompetensi SDM yang masih belum kompetitif dibandingkan daerah lain,

3) Pengadopsian teknologi dalam industri yang relatif lambat dan masih bersifat semi padat karya, dan

4) Rendahnya penyerapan investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Adapun strategi yang bisa digunakan oleh Sulawesi Barat sebagai penyangga IKN antara lain:

1) Mengoptimalkan potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dalam rangka pemenuhan logistik dan pangan di IKN,

2) Menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, kompeten dan kompetitif serta peningkatan inovasi dan teknologi,

3) Percepatan pengembangan jaringan transportasi laut dan udara di Sulawesi Barat dalam mendukung konektivitas wilayah terutama ke Ibu Kota Nusantara dan daerah lainnya,

4) Peningkatan akses jalan, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten yang akan membuka akses ke sentra produksi, sentra industri dan distribusi ke terminal dan Pelabuhan.

(miq/miq)

---