erek-erek 37

erek-erek 37,akar4d,erek-erek 37Yogyakarta, CNN Indonesia--

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi mengizinkan para mahasiswanya turun ke jalan untuk mengikuti Aksi Jogja Memanggil mengecam pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI yang abaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini tadi dema (dewan mahasiswa) kami izinkan untuk turun jalan," kata Wawan saat dihubungi, Kamis (22/8).

Fisipol UGM sendiri telah mengeluarkan pernyataan sikapnya merespons rencana DPR RI mengesahkan RUU Pilkada yang dianggap sebagai perlawanan balik atas keputusan MK tentang persyaratan pencalonan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Breaking NewsDPR Tunda Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

Poin berikutnya, Fisipol UGM menuntut Prosedur Pilkada yang bermartabat dan fair, sebagai pilar pokok demokratisasi.

"Mendorong KPU untuk berpegang pada keputusan Mahkamah Konstitusi, sebagai satu-satunya peluang konstitusional untuk menjaga demokrasi di negeri ini," tulis pernyataan tersebut.

Sementara berdasarkan pantauan, ratusan peserta aksi Jogja Memanggil telah berkumpul di Tempat Parkir Abu Bakar Ali, Kota Yogyakarta pukul 09.34 WIB ini.

Mereka yang mengenakan pakaian berwarna hitam ini sebelumnya telah berkumpul di Bundaran UGM sejak pukul 08.00 WIB tadi.

Aksi bertajuk 'Jogja Memanggil' rencananya digelar hari ini, didahului long mars dari Lapangan Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer sebagai titik kumpul aksi, Kota Yogyakarta.

"Aksi Massa Seluruh Lapisan Masyarakat 'Jogja Memanggil'. DPR dan Istana melakukan pembangkangan konstitusi dan mendzalimi demokrasi," demikian bunyi selebaran yang diterima dari Humas Gejayan Memanggil, Rabu (21/8) malam.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas RUU Pilkada yang rencananya disahkan melalui rapat paripurna DPR RI, hari ini. RUU Pilkada dianggap merupakan upaya pembegalan terhadap konstitusi.

Aksi ini juga demi mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan calon. Mereka menilai RUU Pilkada cuma jadi perpanjangan tangan bagi oligarki melakukan intervensi demi melanggengkan kekuasaan.

Lihat Juga : Massa Demo 'Darurat Indonesia' Mulai Kepung Gedung DPR