okestream apk
-
2024-10-09 14:08:50 Source:okestream apk
Browse(73)
okestream apk,buku mimpi biawak,okestream apk ANGGOTA Badan Legislasi DPR RI Amin Ak mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan adanya revisi ini, jumlah kementerian tidak lagi dibatasi maksimal 34 kementerian. Presiden selanjutnya diberikan keleluasaan dalam membentuk kementerian sesuai kebutuhan. Meskipun demikian, itu harus tetap berasaskan good governanceatau tata kelola pemerintahan yang baik. “Jumlah kementerian yang dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden memberikan arah good governancekepada terwujudnya sebesar-besar keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, dikutip Jumat (13/9). Baca juga : Dewan Sebut Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara Transparan Ia menjelaskan perubahan Undang Undang tentang Kementerian Negara menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 79/PUU-IX/2011. MK membatalkan penjelasan Pasal 10 UU tersebut yang menghapus posisi wakil menteri pejabat karir di kabinet yang diangkat oleh presiden. Lalu, terang Amin, pada Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 6A yakni mengizinkan pembentukan kementerian tersendiri berdasarkan sub-urusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan. “Dalam hal tertentu, pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada sub-urusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).” jelasnya. Anggota Komisi VI DPR itumengutarakan fraksinya memerhatikan penambahan di antara Pasal 9 dan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 9A. Pasal 9A memungkinkan presiden mengubah unsur organisasi kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Fraksi PKS, sambungnya, menilai aturan itu tidak menghambat kerja tugas, pokok dan fungsi kementerian. “Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan," tukasnya. (H-3)
Previous article:rtp tumi123
Next article:torino vs udinese
Related reading
- ● angsa togel
- ● bayi toto
- ● erek erek arloji
- ● evo 303
- ● apa arti mimpi menemukan uang
- ● birawa champion
- ● erek2 gambar
- ● tvbersama cc
- ● buku mimpi 3d abjad az
- ● shio ikan mas togel 2023
- ● susunan pemain psg vs brest
- ● koora live streaming bola
- ● syair langgeng mas hari ini
- ● jumlah trofi real madrid 2023
- ● nomor togel babi hutan