sandibet login

sandibet login,paiton sgp,sandibet loginJakarta, CNN Indonesia--

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bergerak bersama dalam menolak upaya-upaya yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada. Sikap ini sejalan dengan komitmen PDIP sebagai satu-satunya partai yang secara konsisten mengawal putusan MK demi terciptanya demokrasi yang lebih sehat.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Jatim, Deni Wicaksono, mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada berbagai elemen masyarakat yang telah menunjukkan dukungannya, baik melalui media sosial maupun aksi langsung di jalanan.

"PDI Perjuangan Jawa Timur menyampaikan apresiasi, rasa hormat, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang turut mengawal demokrasi Indonesia dari upaya pembegalan oleh mereka yang haus kuasa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur, gelombang kesadaran rakyat pasti akan muncul ketika nilai-nilai kebenaran diabaikan oleh kekuasaan," tegas dia.

Foto: Arsip PDIP.

Sebagai informasi, MK menerbitkan putusan yang memengaruhi pemilihan kepala daerah, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan PUU-XXII/2024 terkait dengan ambang batas pencalonan oleh partai politik dan batas usia calon kepala daerah.

Putusan tersebut membuka ruang demokrasi yang lebih sehat karena parpol bisa mencalonkan kandidat dalam Pilkada dengan ambang batas suara yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Selain itu, putusan MK tersebut juga menutup peluang putera bungsu Presiden Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep, untuk maju Pilkada karena terhalang usia yang masih belum mencukupi umur yang disyaratkan.

Menurut Deni, DPR seharusnya mengikuti putusan MK tersebut sebagai kewajiban konstitusional, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi benar-benar diterapkan, bukan sekadar demokrasi prosedural yang hanya dijadikan instrumen melanggengkan kekuasaan dengan mengakali aturan.

Ia pun mengajak semua kalangan untuk tidak lengah terhadap upaya dan siasat yang akan dilakukan oleh rezim penguasa. Meski saat ini sidang DPR untuk pengesahan RUU Pilkada ditunda, semua pihak tetap harus waspada.

"Pihak-pihak tertentu sudah punya track recordmengakali aturan sejak sebelum Pilpres 2024, dan selalu nekat tak mendengarkan suara rakyat. Maka kini kita harus berjuang sampai tuntas agar aturan terkait Pilkada yang progresif hasil putusan MK tidak diutak-atik lagi,"pungkas Deni.