duit 5000

duit 5000,arti mimpi membeli rumah bekas,duit 5000Jakarta, CNN Indonesia--

Polda Metro Jaya mempersilakan warga untuk melapor jika merasa dirugikan atas pencurian datapribadi sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan akan melakukan pendalaman jika memang ditemukan unsur pidana.

"Polda Metro Jaya berkomunikasi dengan stakeholder, bekerja sama, silakan apabila ada yang merasa dirugikan membuat laporan ke instansi terkait," kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (16/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Ary turut mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadi. Masyarakat diingatkan untuk tak sembarangan membagikan data pribadi milik mereka.

"Hati-hati data pribadi itu jangan sembarangan diberikan, namanya personal data, jangan sembarangan diberikan, dan bagi penyalahgunaan pemegang data pribadi orang lain, dan apabila dirugikan dilaporkan tentunya akan diusut dan didalami oleh jajaran Polda Metro Jaya," tutur dia.

Sejumlah warga DKI Jakarta sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak itu.

Dugaan pencatutan itu juga viral di media sosial X. Warganet protes karena tiba-tiba mereka diklaim mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan.

Sejumlah pejabat KPU DKI maupun Dharma Pongrekun belum merespons ketika ditanya soal pencatutan.

Lihat Juga : Bawaslu Minta Warga Lapor Dugaan Catut NIK Dukung Dharma Pongrekun

CNNIndonesia.commenghubungi Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata dan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya soal hal ini. Namun, keduanya belum merespons.

Dharma Pongrekun juga belum merespons soal dugaan pencatutan NIK warga tersebut.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta warga melapor soal dugaan pencatutan identitas itu.

"Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan. Silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," kata Koordinator Divisi Penangganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi.