55wealth

55wealth,erek 67,55wealthJakarta, CNN Indonesia--

Pejabat senior Hamas dan Fatah akan bertemu di Chinapekan depan untuk merundingkan upaya rekonsiliasi saat agresi brutal Israel di Jalur Gaza, Palestina belum terlihat akan berakhir. 

Anggota Komite Sentral Fatah, Azzam Al Ahmad, mengatakan Menteri Luar Negeri China Wang Yi akan bertemu kedua kelompok itu pada 23 Juli.

Lihat Juga : Kenapa Cawapres Trump Sindir Inggris sebagai 'Negara Islam'?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ahmad juga menyebut partai ini akan mengirim tiga perwakilan termasuk wakil ketua Mahmoud Aloul.

Sementara itu, pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, mengatakan Ketua Biro Politik Ismail Haniyeh akan memimpin kelompok itu ke Beijing.

Lihat Juga : Profil Usha Vance, Istri JD Vance Sang Cawapres Pendamping Trump

Pertemuan kedua faksi ini berlangsung saat agresi brutal Israel di Gaza masih berlangsung menginjak bulan ke-9. Selama operasi, mereka menyerang fasilitas Kesehatan hingga kamp pengungsian.

Agresi Israel juga menyebabkan lebih dari 38.000 orang meninggal, ratusan ribu rumah hancur, dan puluhan rumah sakit lumpuh.

Hamas sempat mengkritik pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang juga pemimpin Fatah soal agresi itu. Mereka menuding Abbas berada di pihak Israel.

Abbas juga mengkritik Hamas. Menurut dia, kelompok ini memberi peluang Israel untuk menyerang warga sipil Palestina dengan menyusup di antara masyarakat.

Rencana pertemuan Hamas dan Fatah berlangsung saat pembahasan masa depan Gaza kian mendesak dan negosiasi gencatan senjata terus buntu.

Dua faksi Palestina ini sempat bertemu di China pada April. Saat itu, mereka membahas rekonsiliasi untuk mengakhiri 17 tahun perpecahan politik.

Faksi-faksi Palestina ini berselisih sejak sejak Hamas menang pemilihan legislatif pada 2006 dan mengambil alih Jalur Gaza satu tahun kemudian, dikutip Reuters.

Fatah sementara itu, menjadi tulang punggung Otoritas Palestina, pemerintahan yang diakui komunitas internasional.

Upaya damai yang dilakukan negara-negara Arab sejak 2007 untuk mengakhiri perselisihan pembagian kekuasaan sejauh ini gagal.