erek erek kutu
-
2024-10-09 14:32:52 Source:erek erek kutu
Browse(28653)
erek erek kutu,merdeka189,erek erek kutu DEPUTI Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang juga dari Aliansi Masyarakat Sipil, Fajri Nursyamsi, mengatakan praktik penggodokan yang mengabaikan partisipasi publik sudah jadi kebiasaan dalam legislasi di 10 tahun terakhir. Konsep partisipasi disebut hanya menjadi prinsip pelengkap saja, bukan yang utama. Proses legislasi menggambarkan keterputusan antara wakil rakyat dengan konstituennya. "Pembentukan UU berhenti di ruang tertutup, partisipasi hanya dimaknai mobilisasi, asal ada, sebatas ceklis formalitas," ujarnya, Kamis (19/9). Baca juga : Baleg DPR Bantah Ada Jalur Khusus dalam Pembahasan RUU Aspirasi publik yang diabaikan tersebut sesungguhnya secara terang-terangan melanggar amanat konstitusi. Publik dinilai bukan bagian penting dalam pembentukan UU dibandingkan dengan transaksi kepentingan politik. "Jalur aspirasi terputus, sampai publik harus demo besar-besaran untuk menolak suatu RUU. Bahkan setelah didemo pun masih ada RUU-nya yang disahkan, RUU revisi UU KPK, RUU Revisi UU MK, RUU Ciptaker dan RKUHP contohnya," ungkapnya. Dalam kasus RUU Wantimpres kebiasaan berlanjut. Diperparah dengan RUU ini ditempatkan sebagai isu elitis, jadi semakin berjarak dengan publik. (Sru/M-4)
Previous article:master188 guru
Next article:sosial turnamen login
Related reading
- ● rakatoto alternatif
- ● garam 4d
- ● erlangga kiper timnas
- ● jalur shio main 2023
- ● kapten 69
- ● daftar mac os
- ● visa228 net
- ● kelelawar masuk rumah
- ● tombak naga
- ● tafsir mimpi 27
- ● beli chip higgs domino murah via dana 1000
- ● jebol4d
- ● linimasa salernitana vs lazio
- ● nowgoal spbo
- ● linetogel alternatif login